Plastik telah menjadi salah satu faktor penting yang menunjang kegiatan industri. Konsekuensi logis yang timbul akibat adanya penggunaan plastik oleh pihak industri adalah munculnya masalah baru dalam pengolahan sampah sisa plastic dan aspek pencemaran lingkungan. Daur ulang terhadap plastik hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang sangat terbatas dan cukup kompleks, karena setiap komponen penyusun plastik memiliki materi kimia dengan proses penguraiannya berbeda. Sejak tahun 1992, China telah menjadi negara importir yang menerima hampir 45% jumlah sampah plastik dunia. Dari penghitungan secara kolektif, China dan Hongkong menjadi pengimpor 72.4% sampah plastik dunia yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa lain seperti Inggris dan Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa China menjadi pilar utama bagi proses daur ulang plastik dunia selama puluhan tahun, dan atas dasar tersebut muncul hubungan saling menguntungkan antara pihak importir dengan eksportir sampah dalam suatu kegiatan perdagangan sampah (waste trade).

Perdagangan sampah (waste trade) dianggap sebagai bisnis yang menarik dengan resiko pencemaran lingkungan yang minim karena sampah hanya dibuang di salah satu wilayah negara saja. Dua faktor utama yang menyebabkan pihak produsen sampah plastik memilih untuk melakukan ekspor yaitu; pertama, wilayah negara tidak lagi mampu untuk mengolah jumlah produksi sampah yang terus meningkat. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis tiap negara yang berbeda, sehingga negara yang wilayahnya kecil atau sempit tidak mampu menyediakan banyak ruang untuk mengumpulkan sampah dalam satu area khusus. Kedua, belum efektifnya sistem pengolahan sampah yang ada di suatu Negara. Hal ini mendorong negara untuk lebih memilih melakukan perdagangan sampah dengan biaya rendah, dan keuntungan besar dibandingkan melakukan pengolahan sendiri yang harus melalui tahap pemilahan sampah untuk menghindarkan kontaminasi. Buruh yang dibutuhkan untuk melakukan sortir ini pun sebagian besar tersedia di negara berkembang dengan upah yang lebih murah. China melakukan impor plastik untuk manufaktur  selama hampir 25 tahun akhirnya tidak mampu melakukan kontrol terhadap jumlah sampah plastik yang dimiliki. Sampah plastik yang dihasilkan oleh produksi dan konsumsi dalam negeri, ditambah dengan plastik impor membuat pekerja pemilah sampah dalam hand-sorting process terjangkit berbagai macam penyakit kronis yang timbul akibat lingkungan yang tidak sehat dari kontaminasi sampah.

Hubungan yang berlangsung selama bertahun-tahun ini pada akhirnya membawa dampak lingkungan yang buruk bagi China, hingga pada tanggal 18 November 2018 China memberlakukan larangan (the national sword). Aturan ini melarang kegiatan impor terhadap beberapa jenis sampah, diantaranya termasuk sampah plastik. Tindakan ini memicu penolakan besar dari negara-negara industri seperti Amerika Serikat yang mengkhawatirkan adanya hambatan terhadap lalu lintas perdagangan sampah dunia. Berlakunya kebijakan China tersebut, membuat negara eksportir mencari alternatif bagi permasalahan sampah plastik. Uni-Eropa melakukan restrukturisasi terhadap produksi plastik dan menggunakan formula yang memiliki tingkat daur ulang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis plastik sebelumnya, dan bahkan meningkatkan pajak terhadap penggunaan plastik.

Indonesia juga menjadi salah satu target utama dari penyelundupan sampah tersebut. Jumlah impor sampah Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari angka 10.000 ton per bulan pada tahun 2017, menjadi 35.000 ton per bulan pada tahun 2018. Pada bulan Juni 2019, Indonesia melakukan pengiriman kembali 5 kontainer sampah skrap kertas yang bercampur dengan sampah plastik, dengan label yang tidak sesuai kepada Kanada sebagai negara pengirim. Aturan hukum lingkungan internasional yang ada hingga saat ini belum mampu menampung perkembangan kasus yang terjadi terhadap isu mengenai sampah secara global. United Nations masih belum memiliki badan khusus yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan terhadap kasus berkaitan dengan sampah, sehingga urgensi terhadap kebutuhan dunia atas implementasi aturan hukum yang berkaitan dengan  sampah dan adanya penyelundupan sampah menjadi sangat penting.

Kegiatan perdagangan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Tetapi dalam implementasinya belum mampu menciptakan langkah implementasi terhadap prinsip-prinsip umum tanggung jawab dan tanggung gugat lingkungan yang dirugikan. Hal tersebut menunjukkan indikasi akan adanya posibilitas untuk terjadi suatu ketidak aturan dalam bidang lalu lintas pengiriman sampah di masa mendatang, yang rentan akan penyelundupan akibat aturan hukum yang kurang memadai di wilayah Asia Tenggara, khususnya bagi Indonesia.

Tanggung jawab negara (state responsibility) merupakan suatu konsep dalam hukum internasional yang megandung unsur tanggung gugat negara (state liability). Setiap perbuatan yang dibebankan pada suatu kesalahan dalam peristiwa hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban. Tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dinilai harus membayarkan suatu bentuk kompensasi ataupun ganti kerugian terhadap subjek hukum lain yang menderita akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

Dalam aktivitas penyelundupan sampah, terdapat dua pihak yang memiliki peran utama yaitu pihak negara dan pihak swasta. Hal ini disebabkan oleh adanya dua hubungan hukum yang tercipta dari perdagangan sampah legal yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memasukkan sampah ilegal yang diselundupkan. Pertama, hubungan hukum antara pemerintah dengan pemerintah (government to government) dalam konteks perdagangan sampah legal untuk pemenuhan komoditas ekspor-impor sampah antar negara. Kedua, hubungan hukum antara sektor swasta yang melakukan pengiriman terhadap komoditas sampah ekspor kepada negara importir sampah (private to government).

Penulis: Vincentia Sonia & Dina Sunyowati

Informasi detail dari Penelitian ini dapat dilihat pada tulisan kami di:

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia

The State Liability of Plastic Waste Dumping in Indonesia | La responsabilidad estatal de la eliminación de residuos de plástico en Indonesia- Sonia, V., Sunyowati, D.

Utopia y Praxis Latinoamericana, 2020, 25(Extra1), pp. 493-505, ISSN 1316-5216/ISSN-e:2477-9555

Source: UNAIR News

Plastics have become one of the important factors that support industrial activities. The logical consequence that arises from the use of plastics by the industry is the emergence of new problems in processing plastic waste and aspects of environmental pollution. Recycling of plastics can only be done in a very limited and quite complex amount, because each component of plastic has a chemical material with a different decomposition process. Since 1992, China has become an importer country that receives nearly 45% of the world’s plastic waste. From collective calculations, China and Hong Kong are importers of 72.4% of the world’s plastic waste originating from developed countries such as the United States, and other European countries such as Britain and the Netherlands. This shows that China has been the main pillar for the world’s plastic recycling process for decades, and on this basis there is a mutually beneficial relationship between importers and exporters of waste in a waste trade activity.

The waste trade is considered an attractive business with minimal risk of environmental pollution because waste is only dumped in one area of ​​the country. Two main factors cause plastic waste producers to choose to export, namely; first, the country’s territory is no longer able to process the increasing amount of waste production. This is related to the different geographical conditions of each country, so that a country with a small or narrow area is unable to provide much space to collect waste in a special area. Second, the ineffective waste processing system in a country. This encourages the country to prefer to trade waste with low costs, and huge profits compared to self-processing which must go through the waste sorting stage to avoid contamination. The labor required to do this sorting is mostly available in developing countries at lower wages. China has been importing plastics for manufacturing for almost 25 years and finally is unable to control the amount of plastic waste it has. Plastic waste produced by domestic production and consumption, coupled with imported plastics, causes waste sorting workers in the hand-sorting process to contract various chronic diseases that arise from an unhealthy environment from waste contamination.

This relationship that lasted for years ultimately had a bad environmental impact on China, until on November 18 2018 China imposed a ban (the national sword). This regulation prohibits the import of several types of waste, including plastic waste. This action triggered great rejection from industrialized countries such as the United States who were concerned about obstacles to world waste trade traffic. The implementation of this Chinese policy has made exporting countries look for alternatives to the problem of plastic waste. The European Union is restructuring plastic production and using formulas that have a higher recycling rate than previous types of plastic, and even increasing taxes on plastic use.

Indonesia is also one of the main targets of this waste smuggling. The amount of Indonesian waste imports has increased significantly from the figure of 10,000 tonnes per month in 2017, to 35,000 tonnes per month in 2018. In June 2019, Indonesia sent back 5 containers of paper scrap mixed with plastic waste, with labels that did not according to Canada as the sending country. The existing international environmental law rules have not been able to accommodate the development of cases that occur on the issue of global waste. The United Nations still does not have a special agency that has the authority to provide direction on cases related to waste, so the urgency of the world’s needs for the implementation of legal rules relating to waste and the existence of waste smuggling is very important.

Waste trading activities in Indonesia are regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 84 of 2019 concerning Provisions for the Import of Non-Hazardous and Toxic Wastes as Industrial Raw Materials. But in its implementation, it has not been able to create implementation steps towards the general principles of environmental responsibility and liability that are disadvantaged. This shows an indication of the possibility of an irregularity in the waste delivery traffic sector in the future, which is prone to smuggling due to inadequate legal regulations in Southeast Asia, especially for Indonesia.

State responsibility is a concept in international law that contains an element of state liability. Every act that is liable for a mistake in a legal event can be held accountable. Liability is a specific form of responsibility that refers to the position of a person or legal entity that is considered to have to pay a form of compensation or compensation for other legal subjects who suffer from unlawful acts (onrechtmatige daad).

In the waste smuggling activity, there are two parties who have the main role, namely the state and the private sector. This is due to the existence of two legal relationships created by the legal waste trade which is then used by certain individuals to enter the smuggled illegal waste. First, the legal relationship between the government and the government (government to government) in the context of legal waste trade is for the fulfillment of export-import waste commodities between countries. Second, the legal relationship between the private sector that sends export waste commodities to waste importer countries (private to government).

Authors: Vincentia Sonia & Dina Sunyowati

Detailed information from this research can be seen in our writing at:

The State Liability of Plastic Waste Dumping in Indonesia | La responsabilidad estatal de la eliminación de residuos de plástico en Indonesia- Sonia, V., Sunyowati, D.

Utopia y Praxis Latinoamericana, 2020, 25 (Extra1), pp. 493-505, ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

Source: UNAIR News