{:id}Sebagai Dosen, Sudahkah Anda Menunaikan Tugas?{:}{:en}As a Lecturer, Have You Fulfilled Your Duties?{:}

Date

{:id}Oleh: Urip Santoso
Banyak diantara dosen yang pura-pura tidak tahu. Pasal apa? Mereka berkilah bahwa jika sudah mengajar berarti mereka sudah menunaikan tugasnya. Ini berarti mereka berhak mendapat gaji setiap bulannya. Mereka beranggapan tidak perlu ke kantor setiap hari.

Benarkah demikian? Mari kita bahas secara bertahap. Pertama, seorang dosen juga PNS bukan? (bagi dosen PNS). Nah, ada aturan jam kerja yang harus dipatuhi oleh seorang PNS, yaitu 37,5 jam per minggu. Bahkan ada upaya menaikkan jam kerja PNS menjadi 40 jam per minggu (surat edaran Dirjen Dikti). Nah, sudahkah anda sebagai PNS telah mematuhinya? Memang, bagi dosen masih menjadi perdebatan apakah mereka harus ke kantor setiap hari ataukah cukup asal mereka bekerja sebanyak 37,5 jam per minggu? Bagaimana menurut anda? Saya lebih cenderung dosen juga masuk setiap hari sesuai dengan aturan jam kerja.

Ada beberapa alasan. Pertama, bukankah dosen juga penyedia jasa khususnya untuk mahasiswa? Nah, jika mereka ada di kampus setiap hari (kecuali ada dinas luar), maka mereka akan dengan mudah ditemui oleh mahasiswa. Mereka akan dengan intensif mengarahkan mahasiswanya. Harus diingat selain mengajar, dosen juga berkewajiban membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, membimbing tugas akhir, membimbing praktikum, memberi tutorial jika diperlukan dan sebagainya. Ini akan berjalan dengan baik jika dosen dengan mudah ditemui oleh mahasiswa. Lah, sekarang kan sudah banyak teknologi. Tidak perlu datang ke kantor. Ya memang. Akan tetapi tidak semua kebutuhan mahasiswa itu dapat dipenuhi hanya lewat komunikasi jarak jauh. Intensitas pertemuan tatap muka sangat penting bagi keakraban dosen-mahasiswa. Kedua, sebagai PNS mempunyai kewajiban memenuhi aturan jam kerja masuk ke kantor sebagaimana PNS lainnya. Ketiga, akan terjadi interaksi yang intensif diantara dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dosen-pimpinan. Dengan intensifnya pertemuan diharapkan akan terjadi saling pengertian yang akan mengarah kepada suasana akademik yang kondusif.

Memang sering terdengar beberapa oknum dosen berkilah, “Lah untuk apa sih ke kantor kalau tidak ada pekerjaan?” Wah, tipe dosen seperti ini menunjukkan bahwa dosen tersebut belum memahami tugasnya. Selama di kantor tentu saja banyak yang bisa dikerjakan dari membimbing mahasiswa, mempersiapkan untuk mengajar, menjaring ilmu terbaru, menyusun GBPP/RKBM, SAP, buku ajar, pedoman praktikum, meneliti, membuat proposal penelitian dan pengabdian dan lain-lain. Saya pikir waktu yang 40 jam/minggu saja tidak cukup. Ya, sebaiknya memang dosen mempersiapkan segala macam tugasnya di kantor. Bila perlu cukup di kantor, pulang ke rumah sudah beres.

Nah, ini baru urusan jam kerja. Berikutnya setelah anda sebagai PNS telah memenuhi jam kerja, maka anda sebagai dosen selayaknyalah bertanya kepada diri sendiri, “Sudahkah sebagai dosen saya melaksanakan tugas saya?” Tugas sebagai dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebanyak 12 sks/semester. Kinerja 12 sks per semester ini harus tersebar ke dalam beberapa aktivitas, yaitu pendidikan 2-8 sks, penelitian dan pengembangan ilmu 2-6 sks, pengabdian pada masyarakat 1-6 sks, pembinaan sivitas akademika 1-4 sks, dan administrasi dan manajemen 0-3 sks (Keputusan Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983 pasal 3 ayat (1)). Kinerja di bidang pendidikan pun tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing skripsi, menguji, membimbing praktikum, seminar mahasiswa dll. Jadi, kurang tepat jika anda sebagai dosen menyatakan sudah pantas menerima gaji padahal anda hanya mengajar.

Ada suatu perguruan tinggi yang memberikan insentif bagi dosen yang kelebihan mengajar, sehingga ada dosen MKU yang mendapat insentif sampai lima juta. Dosen tersebut mengajar lebih dari 12 sks. Pertanyaannya, mungkinkah dosen tersebut mampu mengajar dengan persiapan yang matang? Lalu bagaimana dengan tugas-tugasnya yang lain? Jika mengacu kepada keputusan Dirjen Dikti tersebut, maka kegiatan pendidikan diperbolehkan maksimum 8 sks bukan di mengajar saja, sisanya digunakan untuk darma yang lain. Saya menilai bahwa meskipun anda telah mencapai EWMP 12 sks tetapi hanya di pendidikan maka sesungguhnya anda belum mencapai EWMP 12 sks. Dan jika ini terjadi pada diri kita, barangkali kita belum layak menerima gaji secara penuh.

Lalu, kalau begitu jika kita telah memenuhi EWMP minimal 12 sks yang tersebar ke dalam tridarma berarti kita sudah berhak dong menerima gaji dan halal. Belum tentu! Pertanyaan berikutnya, sudahkah anda benar-benar melaksanakan aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh, anda mengajar 3 sks. Ketika anda mengajar sudahkah melakukan persiapan yang matang? Sudahkah anda menyiapkan materi sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan perkembangan ilmu? Sudahkah anda menggunakan metode yang tepat untuk mahasiswa yang anda hadapi? Apakah dalam memberi nilai sudah jujur dan adil? Adakah anda mengajar tepat waktu? Dan masih banyak lagi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sebagai sarana evaluasi sudahkah anda mengajar dengan baik. Belum lagi dalam membimbing skripsi, juga banyak pertanyaan yang bisa diajukan kepada diri sendiri.

Nah, jika berdasarkan hasil evaluasi diri (instropeksi) ternyata anda telah melaksanakan aktivitas sebanyak minimal 12 sks dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka saya pikir baru anda berhak menerima gaji per bulannya. Nah, jika anda mampu mencapai EWMP lebih dari 12 sks, baru barangkali anda berhak mendapat insentif. Mengapa barangkali? Karena berdasarkan UU Guru dan Dosen tahun 2005, tugas dosen adalah sebanyak 12-16 sks EWMP. Jadi, baru jika anda telah melaksanakan tugas lebih dari 16 sks dengan sebaran yang proporsional maka barulah anda berhak mendapat insentif kelebihan EWMP.{:}{:en}By: Urip Santoso

Many lecturers pretend to be clueless. About what? They argue that if they have taught, then they have fulfilled their duties. This means that they deserve to receive monthly salary. They think that they don’t have to go to the office everyday.

Is it really true? Let’s discuss this gradually. First, a lecturer (state government employee-lecturer) is also a state government employee, right? There is a regulation on the working hours a state government employee must obey, which is 37.5 hours per week. In fact, there is an endeavor to increase the working hours to 40 hours per week (based on the circular letter from Directorate General of Higher Education). Then, have you, as a state government employee, obeyed this? Indeed, for lecturers, it is still a debate on whether they have to go to the office everyday or it is enough for them to work for 37.5 hours per week. What do you think? I prefer lecturers go to work everyday according to the regulation on working hours.

There are several reasons why. First, aren’t lecturers also a service provider, particularly for students? If they are available at campus everyday (except when they have duties outside campus), the students can easily find them. They will intensively guide the students. It needs to be highlighted that besides teaching, lecturers also have the obligations to guide the students to finish their study on time, advise students for their thesis/final assignment, guide the students in practical experience, give tutorials if needed, etc. These will go well if the lecturers are easy to be met by the students. But now technology has advanced, there’s no need to go to the office. Well, indeed, but not all the students’ need can be fulfilled by long distance communications. The intensity of meeting face to face is critical for the familiarity between the students and the lecturers. Second, as state government employees, lecturers have the obligation to obey the working hour regulation just as other state government employees do. Third, there will be an intensive interaction between lecturers, between lecturers and students, and between lecturers and leaders. With intensive meetings, it is expected that there will be mutual understanding that will trigger a conducive academic atmosphere.

Indeed, we often hear several lecturers arguing, “What’s the use of going to the office if there is no work to do?” This type of lecturer shows that the lecturers have not yet understood their role. Of course there is much that can be done in the office, such as advising students, preparing to teach, discovering new knowledge, composing GBPP/RKBM, SAP, teaching handout, or guide to practical experience, researching, making research and community service proposals, etc. I think that even 40 hours/week are not enough. Yes, it is better if lecturers prepare all their duties at work. If it is possible, do them in the office only without taking them home.

This is just the matter of working hours. The next thing you should ask to yourself as a state government employee who has obeyed the working hour regulation is, “Have I fulfilled my duties as a lecturer?” Lecturers’ duty is to implement the three pillars of higher education for 12 MCs/semester. The performance of this minimum MCs should be distributed to several activities, namely education for 2-8 MCs, research and science development 2-6 MCs, community service 1-6 MCs, development of academic community for 1-4 MCs, and administration and management for 0-3 MCs (Decree of the Directorate General of Higher Education Number 48/DJ/Kep/1983 article 3 section 1). The performance in education does not only consists of teaching, but also advising thesis, examining thesis, guiding practical experience, guiding student seminar, etc. Thus, it is incorrect if a lecturer states that one deserves to receive salary when all one does is teach.

One higher education institute gives incentive for lecturers who teach more that there are lecturers who teach general modules with incentive reaching five million rupiah. The lecturers teach more then 12 MCs. The question is, is it possible for the lecturers to teach with careful preparation? Then what about their other duties? If we refer to the Decree of the Directorate General of Higher Education, the educational activities are allowed maximum 8 MCs not only for teaching, but to be used to implement the other pillars. I assess that if you have reached 12 MCs of EWMP, but they are all spent in education, then you actually have not reached 12 MCs. And if it happens to us, perhaps we do not deserve receiving full salary.

Then, if we have fulfilled minimum 12 MCs of EWMP spread to each three pillars, then we deserve to receive our salary. Not necessarily. The next question is, have you really implemented those activities according to the prevailing regulations? For example, you teach 3 MCs. When you teach, have you done a careful preparation? Have you prepared the material in accordance with the curriculum and science development? Have you use the right method for students you encounter? Have you been fair and honest in grading? Do you teach on time? There are many more questions. Those questions are a means to evaluate if you have taught well. There are also many questions that can be asked to yourself in terms of thesis guidance. If based on your self-evaluation (introspection) you have completed minimum 12 MCs of activities according to the prevailing regulation, only then I think you deserve to receive monthly salary. If you are able to reach EWMP of more than 12 MCs, then perhaps you deserve incentive. Why perhaps? Because based on the Law on Teachers and Lecturers of 2005, lecturers’ duty is of 12-16 MCs of EWMP. So, if you have fulfilled assignments worth more than 16 MCs with proportional distribution, only then you deserve to receive incentive.{:}

More
articles

id_IDIndonesian